Samarinda-Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur menyelengarakan Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan Tema ”Sinergitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik dalam Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan di Kalimantan Timur”. Senin (05/06/23)
Kegiatan ini dihadiri oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB, Erwan Agus Purwanto yang memberikan arahan secara virtual. Dua Narasumber dari Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) Prof. Eko Prasojo dan Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB, Kamaruddin.
Dalam laporan panitia penyelenggara, Dra. Nina Dewi, M.AP, Kepala BPSDM Prov. Kaltim, menyampaikan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang bersifat strategis dan praktis mengenai Sinergitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik dalam Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan di Kalimantan Timur.
BPSDM Prov. Kaltim pada tanggal 10 April 2023 telah melaksanakan webinar dengan tema “Sinergitas Stakeholders dan Penguatan Manajemen Sumber Daya Aparatur dalam Implementasi Reformasi Birokrasi Tematik di Kalimantan Timur” dengan Narasumber Bapak Prof. Sadu Wasistiono, MS dan Bapak Kamaruddin, Ak, M.Sc.
“Adapun kegiatan kita pada hari ini adalah tindak lanjut dari kegiatan terdahulu dengan lebih memfokuskan pada Pengentasan Kemiskinan, sesuai dengan fokus Reformasi Birokrasi Tematik di Kalimantan Timur, dengan menghadirkan para narasumber yang sangat kompeten.” Ungkap Nina.
Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Prov. Kaltim. Dra. Sri Wahyuni, MPP. Dalam sambutannya mengatakan, kapasitas dan kompetensi para JPT dianggap paripurna dan mumpuni, namun di jaman sekarang, di era kemajuan teknologi dan berbagai isu-isu nasional dan internasional, kita harus terus dapat meng-update dan me-refresh wawasan dan pengetahuan kita.
.
“Saya percaya bahwa upaya pengentasan kemiskinan dan reformasi birokrasi adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Kita tidak dapat mengatasi kemiskinan dengan efektif jika birokrasi kita tidak berjalan dengan baik dan efisien. Karena itu, sinergitas dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tematik merupakan langkah penting dalam optimalisasi upaya pengentasan kemiskinan di Kaltim.” Ungkapnya.
Di akhir sambutan, Sri wahyuni berharap acara Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan ASN ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergitas, berbagi pengetahuan, dan menghasilkan langkah-langkah konkret dalam mengoptimalkan pengentasan kemiskinan di Kalimantan Timur. (/md)
