Penajam-BPSDM Provinsi Kaltim melalui Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis menyelenggarakan Pelatihan Pelayanan Prima Kelas DPMPTSP Kabupaten Penajam Paser Utara Fasilitasi BPSDM Provinsi Kalimantan Timur. Sabtu (21/10/23).
Pelatihan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.
Kepala BPSDM Prov. Kaltim Dra. Nina Dewi MAP dalam sambutannya mengatakan Pelatihan ini menjadi bukti nyata komitmen kita untuk meningkatkan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat. Dengan telah ditetapkanya Permen PANRB No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka diharapkan dapat meningkatkan tata kelola birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing, sehingga dapat mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik yang prima.
“Pelayanan publik yang baik adalah salah satu pilar utama dalam membangun negara yang kuat dan masyarakat yang sejahtera. Oleh karena itu, peran setiap individu dan lembaga yang terlibat dalam pelayanan publik sangatlah penting.” Ungkapnya.
Selanjutnya, Mewakili Pj. Bupati Penajam Paser Utara, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah PPU Ahmad Usman secara resmi membuka kegiatan ini
Membacakan sambutan tertulis Bupati PPU, Asisten III mengatakan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, saat ini berkomitmen peningkatan investasi di Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara akan memberikan segala kemudahan terutama dalam proses pengurusan perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah.
“Sebagai kesiapan Kabupaten Penajam Paser Utara daerah yang menjadi pintu masuk Ibukota Nusantara, maka seluruh Stake Holder yang menangani Pelayanan Publik, maka perlu dilakukan peningkatan kualitas pelayanan, dimana salah satu indikator kualitas pelayanan publik adalah kualitas aparatur pelaksana yang menangani pelayanan publik khususnya sektor pelayanan perizinan dan non perizinan.” Katanya.
Diakhir sambutannya Asisten III menyampaikan kepada seluruh peserta untuk serius dalam memahami seluruh pelatihan yang diadakan dan tidak sungkan untuk menanyakan material pelatihan yang kurang jelas untuk dipahami kepada Widyaswara sebagai tenaga pengajar sehingga pelatihan bukan hanya sebatas memenuhi kewajiban untuk mendapatkan sertifikat tetapi dapat dipertanggungjawabkan sebagai individu aparatur pelayanan publik yang akan berhubungan langsung dengan masyarakat.
