Samarinda-BPSDM Provinsi Kaltim melalui bidang PKMF menggelar Webinar Kompetensi Pemerintahan dengan Tema “Kebijakan Desentralisasi”. Kamis (29/09/22).
Kegiatan yang diselenggarakan secara virtual ini dibuka oleh Kepala BPSDM Provinsi Kaltim, Dra. Nina Dewi, M.AP dengan menghadirkan Narasumber Dr. H. Sugeng Chairuddin (Widyaiswara Ahli Utama, BPSDM Prov. Kaltim) dan dimoderatori Badi’ Zulfa Nihayati, S.Psi, M.Sc, M.AP (Widyaiswara BPSDM Provinsi Kaltim).
Dalam sambutannya Kepala BPSDM Provinsi Kaltim menyampaikan, Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Pegawai ASN harus memenuhi persyaratan kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural. Selain memenuhi 3 (tiga) kompetensi tersebut, disebutkan juga bahwa setiap Kepala Perangkat Daerah, mutatis mutandis pejabat yang menduduki jabatan di bawahnya, harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
“Kompetensi Pemerintahan adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai jenjang jabatannya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah secara profesional.” Ungkapnya.
Lebih lanjut, Kompetensi Pemerintahan terdiri dari 7 (tujuh) materi, yaitu: Kebijakan Desentralisasi, Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemerintah Umum, Pengelolaan Keuangan Daerah, Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah, Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD, dan Etika Pemerintahan.
Sehubungan dengan hal itu, Kebijakan Desentralisasi menjadi salah satu topik yang dianggap penting oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan merupakan salah satu materi dalam kompetensi pemerintahan yang penting diketahui oleh ASN. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pusat kepada daerah. Pelimpahan wewenang tersebut bertujuan untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. (/MD)
