Samarinda-BPSDM Provinsi Kaltim menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Teknis (AKPK) BPSDM Provinsi Kalimantan Timur pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur”.
Kepala BPSDM Prov. Kaltim, Dra. Nina Dewi, M.AP Memberikan sambutan dan membuka Kegiatan ini.
Kegiatan yang berlangsung di Fugo Hotel Samarinda, Selasa, (27/06/2023) diikuti BKPSDM dan BKPP Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Timur, menghadirkan Narasumber yaitu Ibu Dra. Hj. Ismiati, M.Si, Kepala BAPENDA Provinsi Kalimantan Timur dan Dimas R Anggara, S.E, Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda BPSDM Provinsi Kalimantan Timur, yang dipandu oleh moderator Dr. Ery Arifullah, S.T., M.T (Widyaiswara Ahli Madya BPSDM Prov. Kaltim).
Dalam sambutannya Kepala BPSDM menyampaikan Focus Grup Discussion (FGD) ini memiliki dua agenda penting, yaitu Pertama adanya sosialisasi dan Pembahasan Undang undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, dimana akan berpengaruh pada Pola Retribusi Penyelenggaraan Pendidikan di tahun 2024, dan yang kedua sebagai tindak lanjut atas usulan Pelatihan Tahun 2024 pada aplikasi AKPK yang telah di input oleh BKPSDM dan BKPP Kabupaten/ Kota Se-Kalimantan Timur.
“Melalui Aplikasi AKPK, BPSDM Prov. Kaltim mencoba melakukan pendataan kebutuhan pengembangan kompetensi langsung dari BKPP/BKPSDM Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur. Dari aplikasi AKPK pada tahun 2023 ini kami mendapatkan usulan 21 Jenis Pelatihan dan 677 peserta pengembangan kompetensi untuk tahun 2024 yang diisi oleh 5 Pemerintah Kabupaten/Kota” Ungkapnya.
Nina Dewi sangat berharap aplikasi AKPK ini bisa menjadi salah satu dasar untuk menghadirkan pelatihan-pelatihan yang tepat sasaran sesuai kebutuhan Perangkat Daerah dalam pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara Dan Melalui Focus Grup Discussion (FGD) ini dan akan menindaklanjuti dengan melakukan profiling data peserta, pola kerja sama dan lain lain, yang akan dilaksanakan oleh bidang bidang pelaksana pelatihan, dengan harapan bisa mendapatkan data valid mengenai kebutuhan pengembangan kompetensi di tahun 2024. (/md)
