Samarinda-BPSDM Provinsi Kaltim melalui bidang PKMF menggelar Webinar Kompetensi Pemerintahan dengan Tema “Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD”. Kamis (15/09/22).
Kegiatan yang diselenggarakan secara virtual ini dibuka oleh Kepala BPSDM Provinsi Kaltim, Dra. Nina Dewi, M.AP dengan menghadirkan Narasumber Prof. Dr. HM. Aswin, MM (Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim, Akademisi) dan dimoderatori Muhammad Deny Syahroni, MM (Widyaiswara BPSDM Provinsi Kaltim)
Dalam sambutannya Kepala BPSDM Provinsi Kaltim menyampaikan, Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Pegawai ASN harus memenuhi persyaratan kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural. Selain memenuhi 3 (tiga) kompetensi tersebut, disebutkan juga bahwa setiap Kepala Perangkat Daerah, mutatis mutandis pejabat yang menduduki jabatan di bawahnya, harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
“Hal ini dipertegas dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa pegawai ASN yang menduduki jabatan kepala perangkat daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.” Ungkapnya.
Lebih lanjut, Kompetensi Pemerintahan adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai jenjang jabatannya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah secara profesional.
Kompetensi Pemerintahan terdiri dari 7 (tujuh) materi, yaitu: Kebijakan Desentralisasi, Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemerintah Umum, Pengelolaan Keuangan Daerah, Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah, Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD, dan Etika Pemerintahan.
Sehubungan dengan hal itu, Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD menjadi salah satu topik yang dianggap penting oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD merupakan salah satu materi dalam kompetensi pemerintahan yang penting diketahui oleh ASN. Hal ini karena DPRD adalah mitra pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. (/MD)
