Dra. Nina Dewi, M. AP selaku Kepala BPSDM Prov. Kaltim memberikan sambutan dan membuka secara resmi Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang secara virtual, Rabu (30/06/21).
Pelatihan PBJ Tingkat Dasar ini merupakan salah satu Pelatihan Teknis yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada SDM PBJ terhadap Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang PBJ Pemerintah. SDM PBJ harus memahami regulasi PBJ sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan PBJ Pemerintah.
Nina Dewi dalam sambutannya menyampaikan SDM PBJ harus memahami regulasi PBJ sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan PBJ Pemerintah guna meminimalisir adanya kesalahan di bidang pengadaan barang jasa.
“Setiap ASN, kini harus memiliki sertifikasi keahlian PBJ sebagai tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan di bidang PbJ Pemerintah bagi pemangku kepentingan yang terkait”, terangnya.
Kepala BPSDM Prov. Kaltim mengatakan bahwa saat ini, sebagian besar pemda telah mewajibkan pejabat strukturalnya untuk memiliki sertifikat PBJ seperti Provinsi Banten, Kota Bogor dan Kota Tangerang Selatan.
“Permasalahan yang sering dihadapi kepala dinas selaku pengguna anggaran adalah rendahnya penyerapan anggaran melalui belanja barjas dimana proses belanja barjas sebagian besar melalui proses PBJ yang salah satu penyebabnya adalah kurangnya personil pada perangkat daerah yang memahami proses PBJ maupun personil yang belum memiliki serifikasi”, lanjutnya.
Kepala Badan BPSDM berharap peserta dapat mengikuti pelatihan ini dengan semangat dan konsisten hingga selesai.
Sementara itu Kepala BKPSDM Kota Bontang, Drs. Sudi Priyanto, M.Si menyampaikan bahwa pelatihan yang dilaksanakan secara daring ini sangatlah tepat dan menjadi skema terbaik mengingat kondisi pandemi pada saat sekarang ini dimana tidak memungkinkan untuk melakukan pelatihan tatap muka.
Pelatihan yang dilaksanakan melalui Bidang PKT ini diikuti oleh 37 orang peserta dimana 31 orang berasal dari Pemerintah Kota Bontang, dan yang lainnya berasal dari Kemenkumham, Pemkab. Berau dan Pemkab. Mahulu dengan menggunakan model pembelajaran e-learning.
