Samarinda-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (MenPAN-RB) telah merespons arahan Presiden dengan menerbitkan PermenPAN-RB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional.
Berdasarkan hal tersebut, BPSDM Provinsi Kaltim melalui bidang PKMF menyelenggarakan Sosialisasi Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota Se-Kalimantan Timur Tahun 2022.
Dalam laporannya Kabid PKMF, Ir. Kresnayana, M.T. mengatakan tujuan sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman yang baik dan komprehensif tentang jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan peran-peran yang seharusnya dilakukan baik oleh pemangku Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, pimpinan instansi maupun para pengelola kepegawaian di setiap OPD. Terkhusus juga bagi Pejabat Fungsional Analis Kebijakan yang diberikan kewenangan untuk melakukan kajian dan analisis kebijakan di lingkungan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kab/Kota.
Gubernur Kaltim diwakili Dra. Nina Dewi, M. AP selaku Kepala BPSDM Provinsi Kaltim memberikan sambutan dan membuka secara resmi sosialisasi ini.
Nina Dewi mengatakan Jabatan fungsional analis kebijakan (JFAK) di lingkungan pemerintahan dibentuk sebagai respons terhadap berbagai tantangan dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik di Indonesia. JFAK bukan saja diberi tugas untuk menghasilkan publikasi kajian, namun juga didorong untuk melakukan advokasi rekomendasi kebijakan yang selaras dengan upaya perbaikan kebijakan publik. Kebijakan yang tidak hanya didasari oleh intuisi, opini, dan kepentingan sektoral para pengambil keputusan, tetapi didukung oleh bukti-bukti yang memadai.
Sosialisasi dilaksanakan pada hari Rabu, 22 Juni 2022 yang bertempat di Aula BPSDM Prov. Kaltim secara luring maupun daring dengan peserta sosialisasi yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah, Pengelola Kepegawaian, Pejabat Fungsional Analis Kebijakan di Lingkungan Pemprov. Dan Kab/Kota se Kaltim. Hadir sebagai narasumber Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi LAN RI, Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, SH, MA. (/MD)
