Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur melalui Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional melaksanakan Seminar Daring Nasional dengan tema “Masih Perlukan Oposisi di Negara Kita?” dengan Narasumber Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., MH yang merupakan Pakar Hukum Tata Negara dan sebagai moderator yaitu Dr. Ery Arifullah, ST., MT yang merupakan Widyaiswara BPSDM Provinsi Kaltim. Seminar ini diselenggarakan via Zoom Meeting ini diikuti oleh 200-an partisipan yang dimulai dari 10.00 wita sampai dengan 12.30 wita pada Hari Kamis Tanggal 15 Oktober 2020.
“Di negeri kita demokrasi belum lagi tegak dengan kokoh masih lebih berupa hiasan luar bersifat kosmetik daripada sikap yang melandasi pengaturan hidup yang sesungguhnya – Abdurrahman Wahid, Presiden Keempat Indonesia dalam buku Tuhan Tidak Perlu Dibela hal. 224”
Seminar ini dibuka oleh Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Gubernur Kalimantan Timur bapak Ir. Wahyu Widhi Heranata, MP dan dipimpin oleh Plt. Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Timur ibu Dra. Hj. Ardiningsih., M.Si.
“Peran oposisi dalam konfigurasi politik sangat penting sebagai penyeimbang. Ibarat pendulum, dunia politik selalu bergerak dinamis. Tidak pernah ada kepastian atas dominasi, penguasa hari ini bisa berubah paska pemilihan di kemudian hari. Publik menjadi penentu, kepada pihak mana akan menyerahkan mandat kekuasaan pada suatu periode tertentu. Hal ini sangat bergantung pada situasi dan kondisi psikologis publik. Karakteristik khas dalam demokrasi yang sehat adalah kedewasaan berpolitik. Meski tujuan utama dalam persoalan politik adalah power (kekuasaan) dan otoritas (kewenangan), hal tersebut tidaklah menghilangkan hakikat mendasar, muara dari tujuan kebangsaan yakni kesatuan dan pencapaian tujuan bersama. Dengan demikian, tidak ada oposisi permanen semestinya, karena pihak yang berhadapan dengan pemenang kekuasaan bisa membangun kerjasama di suatu hal meski berbeda pendapat di banyak hal lainnya.” ujar Wahyu Widhi.
“Maksud dan Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk menambah wawasan dan sharing pengalaman kepada Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur tentang sudut pandang teoritis mengenai Format Ideal Hubungan Legislatif dan Eksekutif dalam Ketatanegaraan RI.” ujar Ardiningsih.
Mayoritas peserta seminar ini adalah Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur dan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.
“Kekuatan oposisi itu Fardu Ain bukan Fardu Kifayah. Oposisi diperlukan untuk mengimbangi keadaan negara” ujar Prof Jimly.
“Demokrasi akan mengambil kualitas suara “Majority Rules”. Yang menjadi pertanyaan apakah kualitas suara tersebut memiliki keadilan? Prof. Jimly pun mengutip QS. Al-Baqarah:281: “Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan)” lanjut Prof Jimly.
Setelah selesai pemaparan dari Prof Jimly, Dr. Ery menyampaikan terdapat beberapa poin yang menjadi kata kunci yaitu faktor sejarah; budaya politik Indonesia; adanya perbedaan pendapat dengan berbagai alasan; adanya motivasi kebencian dan suara terbanyak belum tentu benar; serta pentingnya budaya saling mendengar dalam perdebatan.
“The Past is The Key to The Present. Sejarah bangsa Indonesia ini benar-benar mempengaruhi kehidupan kita berbangsa dan bernegara, kemudian debat dulu baru bermufakat. Tampaknya literasi kita masih minim dan dengan pemaparan Prof Jimly telah mencerahkan kita semua tentang bagaimana menjadi seorang Negarawan. Oposisi yang berfokus pada substansi sangat mutlak diperlukan. saat ini kita masih terkunci dengan masa lalu kita sehingga kita masih terkesan stuck di tempat” tutup Dr. Ery. (Ist/Ira)
