Samarinda-Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Timur, Dra. Nina Dewi, M.AP mewakili Gubernur Kalimantan Timur menyampaikan Sambutan pada Pembukaan Kegiatan Pra Uji dan Uji Kompetensi Pemerintahan Jabatan Administrator dan Pra Uji dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Satpol PP Tahun 2023, secara daring melalui Zoom Meeting. Selasa (23/05/23).
Dalam kesempatan itu Nina Dewi menyampaikan Jabatan administrator memiliki peranan strategis dalam sebuah organisasi, karena itu output dari pelatihan ini, adalah bagaimana pelatihan ini mampu mencetak pemimpin-pemimpin yang memiliki kompetensi kepemimpinan, Manajemen Kinerja dan menjadikan pemimpin yang kreatif dan inovasi.
Sedangkan peranan, tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Satpol PP semakin hari semakin berat sesuai dengan kondisi dan perkembangan suatu daerah. Namun secara umum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tugas Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
“Melalui kegiatan ini menjadi kesempatan bagi para peserta untuk menguji dan memperluas pemahaman mereka dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan sebagai administrator maupun tugas-tugas sebagai anggota Satpol PP. Proses ini akan menilai kemampuan teknis, keterampilan manajerial, pemahaman terhadap peraturan, serta kemampuan dalam mengambil keputusan yang baik dan tepat.” Ungkapnya.
Di akhir sambutannya, Nina Dewi berharap agar ini memberikan manfaat yang besar bagi semua peserta, baik dalam pengembangan pribadi maupun peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sebelumnya dalam laporan panitia penyelenggara yang disampaikan oleh Kepala Bidang SKPK BPSDM Prov. Kaltim mengatakan Kegiatan Pra Uji pada tanggal 23 Mei 2023 secara daring dan Uji Kompetensi pada tanggal 21 – 32 Juni 2023 yang dilaksanakan secara Luring di kantor BPSDM Prov. Kaltim dengan agenda uji tulis dan uji wawancara. Narasumber Pra Uji Kompetensi dan Assessor Uji Kompetensi berasal dari BPSDM Kemendagri, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri dan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri. (/MD)
