Samarinda-Dra. Nina Dewi, M. AP selaku Kepala BPSDM Provinsi Kaltim memberikan sambutan dan membuka secara resmi Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar Angkatan VI di Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur secara virtual, Rabu (03/11/21).
Pelatihan PBJ Tingkat Dasar ini merupakan salah satu Pelatihan Teknis yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada SDM PBJ terhadap Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang PBJP beserta perubahannya pada Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 tentang PBJ Pemerintah. SDM PBJ harus memahami regulasi PBJ sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan PBJ Pemerintah.
Nina Dewi dalam sambutannya menyampaikan SDM PBJ harus memahami regulasi PBJ sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan PBJ Pemerintah guna meminimalisir adanya kesalahan di bidang pengadaan barang jasa.
“Setiap ASN, kini harus memiliki sertifikasi keahlian PBJ sebagai tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan di bidang PBJ Pemerintah bagi pemangku kepentingan yang terkait”, terangnya.
Kepala BPSDM Prov. Kaltim mengatakan bahwa saat ini, sebagian besar pemda telah mewajibkan pejabat strukturalnya untuk memiliki sertifikat PBJ seperti Provinsi Banten, Kota Bogor dan Kota Tangerang Selatan.
“Permasalahan yang sering dihadapi kepala dinas selaku pengguna anggaran adalah rendahnya penyerapan anggaran melalui belanja barjas dimana proses belanja barjas sebagian besar melalui proses PBJ yang salah satu penyebabnya adalah kurangnya personil pada perangkat daerah yang memahami proses PBJ maupun personil yang belum memiliki sertifikasi”, lanjutnya.
Kepala Badan BPSDM berharap peserta dapat mengikuti pelatihan ini dengan semangat dan konsisten hingga selesai.
Pelatihan yang dilaksanakan melalui Bidang PKT ini diikuti oleh 20 orang peserta dari 6 Perangkat Daerah dilingkup Provinsi Kaltim, Perangkat Daerah Kab. Kutim, BPKP dan RS Tentara Samarinda dengan menggunakan model pembelajaran e-learning pada 3-19 November 2021, tatap muka online pada 15-17 November 2021, dan diakhiri Ujian Sertifikasi yang diawasi langsung oleh LKPP pada 19 November 2021. (/ZA)
