Samarinda-Dra Nina Dewi M.AP selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur menghadiri konsultasi publik rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 yang digelar Bappeda Kaltim di Hotel Mercure Samarinda. Selasa (19/12/23)
Melalui kegiatan ini Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik meminta adanya keselarasan penyusunan RPJPD 2025-2045 dengan berbagai pihak.
Dengan keselarasan itu, sambung Akmal, diharapkan Pemprov Kaltim bersama perangkat sektor mampu mewujudkan Visi Kaltim Sejahtera 2045 “Kaltim Maju, Adil, dan Berkelanjutan”.
Menurut Akmal, keselarasan dan didukung kondusifitas menjadi modal kuat bagi Pemerintah maupun semua pihak untuk bersama-sama membangun Kaltim yang lebih baik.
Untuk itu, Akmal mengajak tetap bersama mempertahankan dan terus meningkatkan kondusifitas daerah.
Bahkan, melalui konsultasi publik ini, Pemprov Kaltim meminta masukan kepada seluruh pihak untuk mendukung suksesnya pembangunan daerah.
Dokumen RPJPD Provinsi Kaltim, sambung Akmal, juga berdasarkan RPJMN dan dukungan dari RTRWP Kaltim. Juga memerlukan referensi dari dokumentasi dari berbagai pemangku kebijakan di daerah.
Terkait pembangunan daerah, berbagai indikator kemajuan pembangunan Provinsi Kaltim sudah mengalami peningkatan yang positif. Mulai angka pengangguran, kemiskinan, ketimpangan pendapatan hingga pendapatan per kapita.
Namun demikian, Kaltim masih ada kekurangan. Untuk itu, melalui konsultasi publik ini dapat diberikan masukan dan saran.
Kepala Bappeda Kaltim Yusliando menjelaskan, rancangan awal ini memuat visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 tahun yang disusun berpedoman pada RPJPN dan RTRW.
RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
Tampak hadir, Sekda Prov Kaltim Sri Wahyuni, Asisten Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Ujang Rachmad, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Kementerian Dalam Negeri, Direktur Regional II PPN Bappenas RI Mohammad Roudo, Otorita IKN, Forkopimda Kaltim, pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltim, anggota DPRD Kaltim, tokoh masyarakat, agama, pemuda, instansi vertikal, pimpinan BUMD dan BUMN.
Sumber: pemprov_kaltim
