Sinergi Pusat dan Daerah, BPKA-PDN II Bersama BPSDM Kaltim Konsolidasikan RPK-JMD

Samarinda-Komitmen memperkuat kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) terus diwujudkan melalui langkah strategis dan kolaboratif. Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri II (BBPKA-PDN II) BPSDM Kemendagri menggelar Kunjungan Kerja dan Konsolidasi Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi Jangka Menengah Daerah (RPK-JMD) atau Profil Kebutuhan Pengembangan Kompetensi ASN Tahun 2026–2029, Kamis (12/2/26), yang terselenggara di Ruang Rapat Maroon BPSDM Kaltim.

Kegiatan ini diterima oleh Sekretaris BPSDM Kaltim Rina Kusharyanti, mewakili Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Timur. Dalam sambutannya menegaskan bahwa penyusunan RPK-JMD menjadi momentum penting untuk memastikan pengembangan kompetensi ASN di Kaltim berjalan sistematis, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional maupun daerah.

Kepala BBPKA-PDN II BPSDM Kemendagri Indra Maulana Syamsul Arief, hadir secara daring melalui Zoom Meeting menekankan bahwa RPK-JMD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan peta jalan pengembangan kompetensi ASN lima tahun ke depan. “Dokumen ini harus berbasis data dan analisis kebutuhan jabatan, sehingga benar-benar menjawab tantangan pembangunan daerah,” tegasnya.

Ia juga mendorong terbangunnya sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar profil kebutuhan kompetensi yang disusun bersifat komprehensif dan implementatif. Menurutnya, Kalimantan Timur memiliki potensi menjadi contoh praktik baik dalam penyusunan perencanaan bangkom yang terintegrasi.

Hadir secara luring dalam kegiatan tersebut Kepala Bidang SKPK Siti Djaitun, Kepala Bidang PKMF Apriyana Rachmawaty, Widyaiswara Ahli Madya M. Deny Syahroni, serta Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda Tajuddin Noor dan Titik Dwi Lestari. Turut hadir pula para perwakilan BKPSDM Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur dan tim teknis BBPKA-PDN II dan BBPKA-PDN IV.

Melalui konsolidasi ini, diharapkan terwujud perencanaan pengembangan kompetensi ASN yang lebih terarah, adaptif, dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya birokrasi profesional dan berdaya saing di Benua Etam