Perkuat Tata Kelola Keuangan Daerah, 80 Aparatur Kutai Barat Ikuti Pelatihan Bendahara
Samarinda-Ketelitian, kompetensi, dan integritas menjadi aspek penting yang harus dimiliki bendahara dalam memastikan pengelolaan keuangan pemerintah berjalan tertib dan akuntabel. Untuk mendukung hal tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur memfasilitasi Pelatihan Bendahara Angkatan I dan II Kelas Pemerintah Kabupaten Kutai Barat pada 26–31 Oktober 2026.
Pelatihan dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Timur, Dr. Ery Arifullah. Dalam sambutannya menekankan pentingnya peningkatan kompetensi bendahara sebagai bagian strategis dalam tata kelola pemerintahan.
“Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara cermat, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena setiap anggaran merupakan amanah masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan.” Tegasnya.
Lebih lanjut, Bendahara tidak hanya bertugas melakukan pencatatan transaksi dan menyusun laporan keuangan, tetapi juga berperan dalam mendukung sistem pengendalian internal pemerintah.
“Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang memadai mengenai regulasi keuangan, penatausahaan, pelaksanaan pembayaran, kewajiban perpajakan, serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan.” Ungkap Dr. Ery
Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan dapat memperbarui pengetahuan, meningkatkan keterampilan teknis, serta menerapkan ketelitian, kedisiplinan, dan integritas dalam pelaksanaan tugas. Kompetensi tersebut penting untuk meminimalkan risiko kesalahan administrasi dan memastikan setiap transaksi keuangan dapat dipertanggungjawabkan sesuai prosedur.
Sementara itu, laporan penyelenggara disampaikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, Penilaian Kinerja dan Penghargaan (PKAPKP) BKPSDM Kabupaten Kutai Barat, Hervina Marlin, S.E. Ia menyampaikan bahwa pelatihan diikuti 80 peserta yang terbagi dalam dua angkatan.
Angkatan I diikuti bendahara dari kantor kecamatan, kantor kelurahan, dan UPTD Puskesmas se-Kabupaten Kutai Barat. Sementara Angkatan II diperuntukkan bagi bendahara Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada SMP Negeri se-Kabupaten Kutai Barat.
Penyelenggaraan pelatihan ini didukung oleh BPSDM Provinsi Kalimantan Timur, para Widyaiswara, narasumber dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, serta perwakilan KPP Pratama Samarinda. Kolaborasi lintas instnsi ini diharapkan memperkuat pemahaman peserta terhadap ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku.
Melalui pelatihan ini, diharapkan terwujud bendahara yang semakin profesional, kompeten, dan berintegritas dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. (/mul)
Foto: Andi/BPSDM
