Perkuat Kompetensi Analis Kebijakan, BPSDM Kaltim Gelar Workshop Pembekalan Uji Kompetensi JFAK

Samarinda-Sebagai bagian dari persiapan menghadapi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur memberikan pembekalan kepada 40 ASN yang menduduki Jabatan Fungsional Analis Kebijakan melalui workshop yang berlangsung di “Kampus Bagimu Negeri Jiwa Raga Kami” BPSDM Kaltim.

Workshop Pembekalan Pelaksanaan Uji Kompetensi JFAK di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala BPSDM Provinsi Kaltim, Dra. Nina Dewi, M.AP., pada Selasa (15/9/2026).

Dalam sambutannya, Nina Dewi menyampaikan bahwa Analis Kebijakan memiliki peran yang semakin penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Di tengah tantangan dan permasalahan publik yang semakin kompleks, pemerintah membutuhkan kebijakan yang tepat, berbasis data dan bukti, serta mampu memberikan solusi bagi masyarakat.

“Seorang Analis Kebijakan dituntut tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga kompetensi dalam melakukan analisis, mengidentifikasi permasalahan, menyusun alternatif kebijakan, dan memberikan rekomendasi yang dapat mendukung proses pengambilan keputusan,” ujar Nina.

Beliau menjelaskan, uji kompetensi JFAK bukan sekadar proses administratif, tetapi menjadi bagian untuk memastikan pejabat fungsional yang menjalankan tugas sebagai Analis Kebijakan benar-benar memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan jabatannya.

“Untuk itulah workshop ini kita selenggarakan sebagai ruang pembekalan sekaligus persiapan bagi para peserta agar lebih memahami proses dan mekanisme uji kompetensi, serta mengetahui hal-hal yang perlu dipersiapkan,” jelasnya.

Nina berharap peserta mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh, aktif berdiskusi, serta tidak ragu menyampaikan pertanyaan maupun hal-hal yang masih belum dipahami kepada narasumber.

Menurutnya, posisi Kalimantan Timur yang strategis dalam pembangunan nasional, termasuk pembangunan dan pengembangan Kawasan Ibu Kota Nusantara, membutuhkan dukungan kebijakan yang berkualitas dan berbasis bukti. Karena itu, diperlukan Analis Kebijakan yang profesional, kompeten, mampu berpikir strategis, serta dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat dan implementatif.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (PKMF) BPSDM Provinsi Kaltim, Apriyana Rachmawaty, S.Psi., M.AP., dalam laporan penyelenggara menyampaikan bahwa kegiatan ini dimaksudkan sebagai forum pembekalan dan persiapan bagi calon peserta uji kompetensi JFAK serta pihak terkait agar memiliki pemahaman yang sama mengenai pelaksanaan uji kompetensi.

Workshop memberikan materi sebanyak 17 Jam Pelajaran (JP), dengan pembahasan meliputi kompetensi yang dipersyaratkan, mekanisme dan tahapan uji kompetensi, penyusunan dan penyajian bukti kompetensi, serta kesiapan peserta menghadapi proses uji kompetensi JFAK.

Kegiatan menghadirkan narasumber dari Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik Lembaga Administrasi Negara (Pusjar SKPP LAN) Samarinda dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kaltim.

Tampak hadir dalam pembukaan ini Kepala Pusjar SKPP LAN Dr. Rahmat, M.A., perwakilan BKD Provinsi Kaltim, perwakilan Biro Organisasi Setda Provinsi Kaltim, Kepala Bidang PKT, Analis Pengembangan Kompetensi dan pelaksana terkait BPSDM Provinsi Kaltim.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pemahaman dan kesiapan peserta dalam mengikuti Uji Kompetensi JFAK semakin meningkat, sekaligus mendukung terpenuhinya kompetensi dan profesionalisme Analis Kebijakan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. (/mul)

Foto: Andi/BPSDM