Samarinda-Dalam rangka menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan, UUD 1945 mengatur tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Penyelenggaraan urusan pemerintahan tidak hanya dilaksanakan di tingkat pusat tetapi juga di tingkat daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat daerah disebut dengan pemerintahan daerah.
“Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah didefinisikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
Disampaikan Dra Nina Dewi selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur Corporate University (BPSDM Kaltim CorpU) Dalam Rapat Persiapan Orientasi DPRD Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (PKMF) berlangsung di Fugo Hotel Samarinda, Jumat (9/8/24) dihadiri Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi & Pengelolaan Kelembagaan Siti Djaitun, Analis Pengembangan Kompetensi BPSDM Kaltim Tajuddin Noor serta Titik Dwi Lestari dan Para Sekretaris Dewan Kabupaten/Kota Se-Kaltim.
Kepala BPSDM menambahkan, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu Pembentukan Perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Mengingat pentingnya ketiga fungsi tersebut, anggota DPRD diharapkan memiliki pengetahuan (knowledge) yang luas, ketrampilan (skill) yang handal dan perilaku (attitude) yang baik.
Tujuan penyelenggaraan Orientasi adalah untuk membekali anggota DPRD agar mampu memahami fungsi, tugas dan wewenang anggota DPRD; Meningkatkan wawasan kebangsaan; serta Meningkatkan integritas dan moralitas dalam mengimplementasikan kode etik untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas anggota DPRD.
“Oleh karena itu anggota DPRD perlu dibekali dengan berbagai pengetahuan melalui Orientasi dan Pendalaman Tugas.” tutupnya.
