BPSDM Kaltim Gelar Webinar Penyusunan Policy Brief dan Kajian Ilmiah untuk Penguatan Kebijakan Publik
Samarinda- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur kembali menggelar kegiatan pengembangan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Webinar bertajuk “Penyusunan Policy Brief, Kajian Ilmiah, dan Naskah Rekomendasi terhadap Kebijakan dan
Samarinda-Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur kembali menggelar kegiatan pengembangan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Webinar bertajuk “Penyusunan Policy Brief, Kajian Ilmiah, dan Naskah Rekomendasi terhadap Kebijakan dan Isu Strategis”, Rabu (5/11/25).
Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube BPSDM Kaltim ini diikuti ratusan peserta dari berbagai instansi pemerintah, lembaga, akademisi, serta praktisi kebijakan di seluruh Indonesia.
Dalam laporannya, Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Timur, Dra. Nina Dewi, M.AP, menjelaskan bahwa kegiatan ini dirancang untuk memperkuat kapasitas ASN dalam memahami konsep policy brief dan kajian ilmiah sebagai dasar pengambilan keputusan yang berbasis data dan eviden.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin mendorong aparatur agar mampu menyusun kajian dan rekomendasi kebijakan yang aplikatif, terukur, serta relevan dengan isu strategis di daerah. Ini penting agar kebijakan yang lahir benar-benar berbasis data dan memberikan dampak nyata,” ujar Nina Dewi dalam laporannya.
Kegiatan ini menghadirkan Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., M.A., Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN LAN RI, sebagai narasumber utama, serta Rudianto Lumbantoruan, S.T., Analis Kebijakan Ahli Muda, sebagai moderator.
Sambutan sekaligus pembukaan secara resmi disampaikan oleh Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang Sumber Daya Alam, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, drh. Arief Murdiyatno. Dalam arahannya, ia menegaskan pentingnya penguatan basis ilmiah dalam proses penyusunan kebijakan publik.
“Keputusan pemerintah harus didukung oleh data, kajian akademik, dan analisis yang objektif agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar solutif serta berorientasi pada kepentingan publik,” tutur Arief Murdiyatno.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, peneliti, dan para pemangku kepentingan.
“Melalui pendekatan ilmiah dan kolaboratif, kita dapat memastikan setiap isu strategis ditangani secara komprehensif, berbasis bukti, dan memberikan solusi nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi ASN di Kalimantan Timur untuk memperkuat kemampuan analisis kebijakan berbasis riset. Diharapkan, melalui pelatihan dan forum diskusi seperti ini, akan lahir berbagai policy brief dan rekomendasi kebijakan yang inovatif, solutif, dan berdaya guna bagi kemajuan pembangunan daerah dan bangsa.
