Samarinda-Sebagaimana kita pahami bersama, Aparatur Sipil Negara memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan melayani. Dalam konteks inilah, kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai atau TPP hadir bukan semata sebagai insentif finansial, melainkan sebagai instrumen penting dalam mendukung transformasi birokrasi.
Disampaikan oleh Dra Nina Dewi MAP selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur Corporate University (BPSDM Kaltim CorpU) saat membuka Webinar bertajuk “Transformasi ASN Pemda melalui Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai” yang di gelar oleh Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (PKMF) melalui Zoom Meeting yang dapat disaksikan kembali pada Youtube BPSDM Kaltim. Senin (23/6/25).
Sebagai Narasumber hadir Jose Rizal, S.STP., M.Si (Kepala Bagian Kelembagaan dan Anjab Kemendagri) ditemani Analis SDM Aparatur Ahli Madya BKD Kaltim Rita Andriani, S.STP., MM selaku moderator dalam kegiatan ini.
Kepala BPSDM Kaltim mengatakan TPP dirancang untuk mendorong kinerja ASN, memperkuat integritas, dan menjadi bagian dari sistem manajemen kinerja yang berorientasi pada hasil. Ketika kinerja dihargai secara adil dan transparan, maka motivasi dan profesionalisme ASN akan meningkat, dan pada akhirnya akan berkontribusi pada kualitas pelayanan publik yang lebih baik.
“Lebih jauh, kebijakan TPP juga diharapkan menjadi salah satu upaya strategis dalam mencegah praktik korupsi dan gratifikasi, serta memperkuat budaya kerja yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.” Pungkasnya.
