Samarinda-Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur Corporate University (BPSDM Kaltim CorpU) menggelar 5 Pembukaan Kegiatan sekaligus yakni Pelatihan Bendaharawan Angkatan 1 bagi ASN Di Lingkungan Pemprov. Kaltim, Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Level 1 Angkatan 1 Bagi ASN di Lingkungan Pemprov. Kaltim, Pelatihan Teknis Advokasi Kebijakan bagi JF Analis Kebijakan Di Lingkungan Pemprov. Kaltim, Pelatihan Penegakan Perda bagi JF Polisi Pamong Praja di Lingkup Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se-Kaltim serta Pelatihan dan Uji Kompetensi PBJ Level I 1 bagi ASN di Lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara yang terlaksana di Aula Utama BPSDM Kaltim. Senin (17/2/25).
Pelatihan ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksankan oleh Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis dan Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial & Fungsional BPSDM Prov. Kaltim.
Turut hadir Kepala Puslatbang KDOD LAN, Kepala BRIDA Prov. Kaltim, Perwakilan BKD Prov. Kaltim, Perwakilan BPKAD Prov. Kaltim, Perwakilan Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kaltim, Perwakilan BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara, Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Utama Prov. Kaltim, Para Narasumber, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Widyaiswara, Analis Bangkom dan Pelaksana di Lingkungn BPSDM Prov. Kaltim.
Dra Nina Dewi selaku Kepala BPSDM Provinsi Kaltim saat membuka kegiatan menyampaikan, Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), kita memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa pelayanan publik berjalan dengan baik, efisien, dan akuntabel. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN menjadi suatu keharusan, agar kita dapat menjawab tantangan serta dinamika yang terus berkembang di lingkungan pemerintahan.
Ia pula menjelaskan Pelatihan Bedahawara Angkatan 1, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas dan keahlian para bendahara, yang memegang peran strategis dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Level 1 Angkatan 1 bagi ASN di Lingkungan Pemprov. Kaltim, yang merupakan salah satu langkah strategis dalam upaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengadaan barang dan jasa.
Pelatihan Teknis Advokasi Kebijakan, yang diperuntukkan bagi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang konsep dan teknik advokasi kebijakan, mengembangkan keterampilan praktis dalam menyusun dan melaksanakan strategi advokasi, serta meningkatkan kemampuan peserta dalam berkomunikasi dan bernegosiasi dengan pemangku kepentingan sehingga mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis data dan analisis yang kuat.
Pelatihan Teknis Penegakan Perda bagi Satuan Polisi Pamong Praja, yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan efektivitas Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah.
Dan Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Level 1 bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang merupakan Komitmen bersama antara BPSDM Provinsi Kalimantan Timur dengan BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara untuk meningkatkan SDM Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
“Saya berharap kepada seluruh peserta agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat, karena ilmu dan keterampilan yang diperoleh akan sangat bermanfaat dalam mendukung tugas dan tanggung jawab masing-masing.” Kata Nina.
Sementara itu Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis dalam laporannya mengatakan, semua pelatihan dilaksanakan secar Blended Learning, Pelatihan Bendaharawan dilaksanakan pada tanggal 17 s.d 21 Februari 2025 untuk Ujian dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2025, Pelatihan PBJ dilaksanakan pada tanggal 03 s.d 19 Februari 2025 untuk Ujian dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2025. Pelatihan Teknis Advokasi Kebijakan dan Pelatihan Teknis Penegakan Perda dilaksanakan pada tanggal 17 s.d 21 Februari 2025 bertempat di Kampus Bagimu Negeri Jiwa Raga Kami BPSDM Kaltim.
Dengan Narasumber pelatihan dari BPKAD Provinsi Kalimantan Timur. Tim Puslatbang KDOD LAN Samarinda, Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur, BPSDM Kementerian Dalam Negeri, Atwil Kementerian Dalam Negeri dan Widyaiswara BPSDM Provinsi Kalimantan Timur
