Balikpapan-Dra Nina Dewi M.AP selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur mengikuti kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Diskusi Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran APBD Provinsi Kaltim yang digelar oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kaltim bekerja sama dengan KPK RI di Hotel Novotel Balikpapan. Kamis (11/9/2025).
Kegiatan yang dibuka oleh Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud (Harum), menegaskan bahwa langkah paling penting adalah mencegah korupsi sejak dini, bukan sekadar menindak setelah terjadi.
Menurut Gubernur Harum, pencegahan harus dimulai sejak tahap perencanaan dan penganggaran APBD. Jika proses awal sudah benar, transparan, dan akuntabel, maka pembangunan akan lebih mudah dijaga agar tepat sasaran serta bersih dari praktik penyimpangan.
Gubernur Harum juga mengungkapkan bahwa indeks Monitoring Center of Prevention (MCP) Kaltim tahun 2024 masih berada di angka 73,22, di bawah rata-rata nasional (76). Targetnya, Kaltim bisa menembus angka 80 ke atas sebagai wujud tata kelola keuangan yang lebih baik.
Tampak hadir pula Wagub Seno Aji, Sekda Sri Wahyuni, pimpinan dan anggota DPRD Kaltim, kepala OPD, RSUD, hingga perusda lingkup Pemprov. Dalam kesempatan itu, dilakukan penandatanganan Audit Charter/Piagam Audit Inspektorat Daerah oleh Gubernur, Sekda, dan Inspektur Daerah, disaksikan langsung oleh Ketua KPK RI.
Acara ini menghadirkan narasumber yaitu Ketua KPK RI Setyo Budiyanto yang membawakan materi “Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Emas 2045”, serta Kajati Kaltim Prof Supardi dengan materi “Pencegahan Korupsi dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah”.
Dengan sinergi kuat antara Pemprov, DPRD, KPK, BPKP, dan masyarakat, Gubernur Harum optimistis Kaltim dapat mewujudkan visi “Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”: masyarakat yang sejahtera, maju, dan berdaya saing. (her/ky/adpimprovkaltim)
