Samarinda-Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur kembali melaksanakan tiga kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) secara serentak dalam rangka peningkatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga pendidik, Selasa (11/11/25) di Aula BPSDM Kaltim, Samarinda.
Ketiga kegiatan tersebut meliputi Bimtek Penyusunan Policy Brief bagi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK), Perencana, dan Peneliti, Bimtek Public Speaking bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru Bimbingan dan Konseling (BK) jenjang SMA, SMK, dan SLB se-Kalimantan Timur.
Kegiatan diawali dengan laporan panitia yang disampaikan oleh Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda, Tajuddin Noor, yang menjelaskan bahwa pelaksanaan Bimtek merupakan bentuk komitmen BPSDM Kaltim dalam mendukung pengembangan kompetensi ASN agar lebih profesional, komunikatif, dan adaptif terhadap tuntutan pelayanan publik.
Sementara itu, sambutan sekaligus pembukaan kegiatan disampaikan oleh Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Timur yang diwakili Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis, Apriyana Rachmawaty. Dalam arahannya, Apriyana menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas ASN merupakan kunci keberhasilan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berdaya saing.
“ASN harus mampu berpikir strategis, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, serta berorientasi pada hasil. Melalui kegiatan ini, kita berharap peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan teknis, tetapi juga soft skills yang relevan dengan tantangan birokrasi modern,” ujarnya.
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini menghadirkan narasumber dari Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik LAN Samarinda, Universitas Mulawarman, dan Semesta Academy. Peserta terdiri atas pejabat fungsional, anggota Satpol PP, serta guru BK dari kabupaten dan kota se-Kaltim.
Dengan semangat kolaborasi dan pembelajaran aktif, BPSDM Kaltim berharap kegiatan ini dapat mendorong lahirnya ASN yang kompeten, inovatif, dan berAKHLAK dalam mendukung pembangunan daerah.
