Berita Umum

Sosialisasi Proses PBJ dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia PBJ bagi Pejabat Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemprov. Kaltim

Balikpapan-BPSDM Provinsi Kaltim menggelar Sosialisasi Proses PBJ dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia PBJ bagi Pejabat Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemprov. Kaltim. yang berlangsung di Hotel Golden Tulip Balikpapan, Selasa (31/01/23).

Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis BPSDM Prov. Kaltim, bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Dalam laporan panitia penyelenggara, Kepala BPSDM Prov. Kaltim, Dra. Nina Dewi M.AP menyampaikan tujuan dari Sosialisasi ini untuk meningkatkan pemahaman mengenai proses PBJ dan peningkatan kapasitas SDM PBJ bagi Pejabat Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemprov. Kaltim dengan Narasumber yang berasal dari Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah dan Direktorat Sertifikasi Profesi LKPP.

“Kami BPSDM Kaltim senantiasa berkomitmen untuk ikut meningkatkan kapasitas SDM ASN di Kaltim, untuk itu kami mengundang seluruh ASN untuk mengikuti kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh kami berupa pelatihan ataupun sosialisasi,” kata Nina Dewi.

BPSDM Kaltim sendiri mempunyai Akreditasi A LPPBJ yang mempunyai peran dalam meningkatkan kompetensi SDM PBJ di lingkungan Pemerintah Kaltim.

Kegiatan yang dibuka oleh Asisten Administrasi Umum, Ir. H. Riza Indra Riadi, M.Si mewakili Gubernur Kaltim ini menyampaikan sambutan, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional maupun daerah, yang dalam pelaksanaannya dibutuhkan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SDM PBJ) yang kompeten.

Melalui sosialisasi ini, Asisten III berharap peningkatan SDM dalam pengadaan barang dan jasa di seluruh OPD untuk dapat beradaptif dan bergerak cepat sehingga kegiatan PBJ dapat dilakukan dimulai dari sekarang, sehingga penyerapan anggaran yang ditargetkan pada setiap OPD dapat terpenuhi secara baik dan bertanggung jawab. (/MD)