Arah Kebijakan

  1. Penyusunan regulasi pendukung terkait pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
  2. Pengadaan prasarana fisik sesuai kebutuhan kurikulum
  3. Pengadaan kebutuhan pegawai yang kompeten dan beritegritas
  4. Pengembangan Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi Aparatur
  5. Pengoptimalan pengembangan kompetensi bagi tenaga pengembang kompetensi
  6. Sinergitas kebijakan dengan pemangku kepentingan terkait lainnya
  7. Pencapaian standarisasi dan akreditasi kelembagaan
  8. Pengembangan inovasi kelembagaan dan aparatur pengembangan kompetensi
  9. Melakukan kerjasama dengan pihak Perguruan Tinggi dan lembaga PSDM lain baik dalam negeri maupun luar negeri
  10. Pengomptimalan Evaluasi Penyelenggaraan dan Pasca Pengembangan Kompetensi berbasis TIK
  11. Pengelolaan Sertifikasi Kompetensi Manajerial dan Fungsional
  12. Pengelolaan Sertifikasi Kompetensi Teknis dan Sosio Kultural
  13. Penyusunan dan pengendalian Road Map LSP PDN BPSDM Kaltim
  14. Pengadaan dan pengoptimalan tenaga pengembang kompetensi LSP PDN
  15. Pengelolaan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri
  16. Memperbanyak jenis dan metode penyelenggaraan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional berbasis TIK
  17. Pengembangan Penyelenggaraan pengembangan kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri berbasis TIK
  18. Memperbanyak jenis dan metode penyelenggaraan pengembangan kompetensi Teknis dan Sosio Kultural berbasis TIK