Samarinda-Dalam rangka memperkuat kolaborasi program kerja pengembangan sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintahan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2025, Kamis (14/11/2025) di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan.
Rakornas dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Dr. Akhmad Wiyagus, didampingi Kepala BPSDM Kemendagri Dr. Sugeng Haryono dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur H. Seno Aji, yang ditandai dengan penancapan tameng bersama sebagai simbol sinergi penguatan SDM aparatur pusat dan daerah.
Dalam sambutannya, Wagub Kaltim H. Seno Aji menegaskan bahwa kegiatan ini sangat strategis di tengah arus transformasi global dan dinamika pembangunan nasional. Menurutnya, aparatur pemerintah harus disiapkan agar mampu beradaptasi, memiliki kompetensi tinggi, dan berintegritas.
“Kualitas SDM adalah kunci utama keberhasilan pembangunan. Tidak ada kebijakan yang berjalan efektif tanpa aparatur yang kompeten dan profesional,” tegasnya.
Ia menambahkan, pembangunan manusia, khususnya aparatur pemerintahan, merupakan prioritas utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah Provinsi Kaltim, lanjutnya, terus memperkuat kapasitas aparatur melalui program pengembangan kompetensi, digitalisasi layanan, serta penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN.
Sementara itu, Wamendagri Akhmad Wiyagus menuturkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 menempatkan pengembangan SDM sebagai pondasi untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 menjadi negara maju, sejahtera, dan berdaya saing global.
“Pengembangan SDM menjadi fokus utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPSDM Kemendagri Dr. Sugeng Haryono menyampaikan bahwa Rakornas ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan arah kebijakan pengembangan kompetensi ASN di seluruh Indonesia.
“BPSDM Kemendagri berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan BPSDM provinsi agar program pelatihan, diklat, dan inovasi pembelajaran benar-benar menjawab kebutuhan daerah dan selaras dengan prioritas nasional,” ujarnya.
Dengan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah, diharapkan pengembangan SDM aparatur pemerintahan dapat semakin efektif dalam mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang unggul dan adaptif menghadapi tantangan masa depan.
