Samarinda-BPSDM Provinsi Kaltim melalui bidang PKMF menggelar Webinar Kompetensi Pemerintahan dengan Tema “Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah”. Selasa (20/09/22).
Kegiatan yang diselenggarakan secara virtual ini dibuka oleh Kepala BPSDM Provinsi Kaltim, Dra. Nina Dewi, M.AP dengan menghadirkan Narasumber Dr. H. Bere Ali, M.Si (Widyaiswara Ahli Utama, BPSDM Prov. Kaltim) dan dimoderatori Yoyok Setyo Langgeng, M.Si (Widyaiswara BPSDM Provinsi Kaltim).
Dalam sambutannya Kepala BPSDM Provinsi Kaltim menyampaikan, Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Pegawai ASN harus memenuhi persyaratan kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural. Selain memenuhi 3 (tiga) kompetensi tersebut, disebutkan juga bahwa setiap Kepala Perangkat Daerah, mutatis mutandis pejabat yang menduduki jabatan di bawahnya, harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
“Kompetensi Pemerintahan adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai jenjang jabatannya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah secara profesional.” Ungkapnya.
Lebih lanjut, Kompetensi Pemerintahan terdiri dari 7 (tujuh) materi, yaitu: Kebijakan Desentralisasi, Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemerintah Umum, Pengelolaan Keuangan Daerah, Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah, Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD, dan Etika Pemerintahan.
Sehubungan dengan hal itu, Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah menjadi salah satu topik yang dianggap penting oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, sehingga penting diketahui oleh ASN. Hal ini karena dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah saat ini, disebutkan beberapa macam urusan pemerintahan serta pembagian kewenangannya yang harus kita pedomani bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.(/MD)
