Balikpapan-“Uji Kompetensi ini mengingatkan pada kita tentang amanah besar yang diberikan kepada kita”, ungkap H. Hadi Mulyadi, S.Si., M.Si, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, saat membuka kegiatan Uji Kompetensi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Wagub Kaltim ini mengatakan, jika kita ingin membangun bangsa ini maka diperlukan energi besar karena bangsa kita adalah bangsa yang besar.
“Sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja dalam mengelola negara ini ada ketidakefektifan dan ketidakefisienan”, tambahnya.
Hadi menyampaikan dalam kelola tata kehidupan bernegara terlihat ada 3 kelompok besar, yakni pengusaha, ormas, dan pemerintah, kita bisa sukses membangun bangsa jika memiliki ketulusan dan solidaritas.
Wagub tidak mengkhawatirkan perihal Ujikom melainkan khawatir apabila kita kehilangan semangat membangun, semangat solidaritas, semangat kerja keras, semangat keefektifan dan keefisienan dana yang diamanahkan oleh masyarakat untuk membangun masyarakat.
“Apa yang dilakukan saat ini bukan untuk selembar sertifikat melainkan membangun semangat untuk membangun bangsa lebih baik, lebih maju, lebih sejahtera sehingga seluruh masyarakat merasakan kehadiran para kepala dinas adalah orang yang melayani masyarakat”, jelasnya.
Hadi menegaskan yang dikhawatirkan bukan bukan soal sertifikasi melainkan saat menjadi pimpinan tidak melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh, kita harus menjadi contoh orang yang bangga melayani masyarakat.
Sebelumnya, Kepala BPSDM Kemendagri, Dr. Sugeng Hariyono, M.Pd dalam arahannya secara virtual mengatakan bahwa Uji Kompetensi Pemerintahan dilakukan guna mengetahui apakah kita berkompeten atau tidak atas jabatan yang diamanahkan.
“Sebagai Kepala Perangkat Daerah, tugasnya tidak sekedar mengelola perangkat daerah yang dipimpin memiliki kinerja yang bagus, tetapi perlu secara optimal menunjukkan kompeten sebagai pejabat.
“Ketika seseorang duduk dalam jabatan kepala dinas dengan pendidikan teknis tertentu maka yang dibutuhkan adalah kemampuan kepemimpinan pemerintahan untuk mengelola segala sumber daya untuk membuat jejaring kerja, untuk memastikan adanya koordinasi, sinkronisasi, integrasi, dan simplifikasi”, jelasnya.
Kepala BPSDM Kemendagri berharap apa yang dilakukan asesor nantinya dapat secara objektif bisa memetakan kompetensi secara riil yang dimiliki para peserta.
“Kompetensi itu nanti akan dibuktikan salah satunya adalah selain kinerja semakin meningkat baik individu maupun organisasi, juga melalui kepuasan dari masyarakat dan dari dunia usaha yang menerima layanan dari kita bahwa kita berkompeten duduk dalam jabatan”, tutupnya.
Bertempat di Hotel Novotel Balikpapan, Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Timur, Dra. Nina Dewi, M.AP melaporkan kegiatan ini diikuti 38 orang peserta yang merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi dilingkup Provinsi Kaltim dengang menghadirkan Narasumber/Asesor dari BPSDM Kemendari, LSPPDN Kemendagri, dan Dirjen Otda Kemendagri yang berlangsung selama 2 (dua) hari pada 29-30 Maret 2022. / ZA
