Samarinda-Berdasarkan Peraturan Presiden tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, Presiden Joko Widodo memberikan mandat kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Sesuai mandat reformasi birokrasi tersebut, maka Pengembangan kompetensi ASN mutlak dilakukan agar ASN bisa membangun professionalisme dalam menjalankan tugasnya sekaligus mematahkan stigma negatif mengenai kinerja ASN yang ada selama ini.
Oleh sebab itu, BPSDM Provinsi Kalimantan Timur Kembali menyelenggarakan Sharing Session dengan tema “Membangun Budaya Kolaborasi Menuju Kaltim yang Berdaulat di Provinsi Kalimantan Timur” bagi ASN dan Masyarakat Umum melalui Zoom Meeting, Selasa (27/12/2022).
Sharing Session kali ini mengundang Narasumber yaitu Ibu Dra. Sri Wahyuni, MPP selaku Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Bersama Moderator Dr. H. Sugeng Chairuddin, M.Si (Widyaiswara BPSDM Provinsi Kaltim) selaku Moderator kegiatan ini.
Dalam Sambutannya, Kepala BPSDM Prov. Kaltim, Dra. Nina Dewi, M.AP menyampaikan, 4 poin yang perlu diperhatikan saat ini yaitu, Transformasi berbasis kinerja, walaupun indeks kualitas ASN masih dikatakan rendah, pemerintah mendorong transformasi dari segi organisasi, kepegawaian, maupun sistem kerja dalam penyelenggaraan birokrasi di Indonesia, Birokrasi itu harus berdampak, Birokrasi kolaboratif, dengan hadirnya pemerintahan kolaboratif diharapkan kinerja pemerintah tidak bersifat ego sektoral agar memungkinkan kerja organisasi lebih efisien dalam menciptakan kinerja berbasis outcome dan Birokrasi yang melayani.
Melalui kegiatan ini diharapkan peserta dapat menyerap materi yang disampaikan oleh narasumber dengan sebaik-baiknya dan menambah pengetahuan baru.
Acara ini diikuti secara daring melalui Zoom Meeting maupun Kanal Youtube yang terdiri dari Pejabat dan Widyaiswara dilingkup BPSDM provinsi Kaltim, ASN beserta partisipan umum. (/MD)
