SAMARINDA – Dalam upaya menambah kemampuan pengelola barang milik daerah (BMD) atau aset pemerintah daerah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim menggelar bimbingan teknis penilaian aset. Menurut Staf Ahli Gubernur Bidang Reformasi Birokrasi dan Keuangan Daerah Eddy Kuswadi, ketersediaan pengelola BMD sangat terkait dengan peningkatan kualitas opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI.
Hal tersebut diungkapkannya saat mewakili Gubernur Kaltim pada Bimbingan Teknis Penilaian Aset di Auditorium BPSDM Kaltim, Senin (28/8). “Kita sudah empat kali berturut-turut meraih opini WTP dari BPK-RI tapi masih mendapat catatan atau rekomendasi terkait pengelolaan aset daerah,” katanya.
Karena itu, melalui bimtek diharapkan mampu meningkatkan keterampilan pengelola BMD dan mengurangi rekomendasi BPK, sehingga WTP yang diterima benar-benar berkualitas. Eddy mengakui pengelolaan aset daerah tidak mudah yang dalam prakteknya, banyak faktor yang menjadi kendala. Diantaranya, masih terbatas SDM yang mampu menyajikan laporan keuangan sesuai prinsip penilaian dengan baik dan benar serta belum mengakomodir kebijakan pengelolaan aset yang tepat.
Sementara itu Kepala BPSDM Kaltim HM Yadi Robyan Noor mengemukakan bimtek diharapkan memberikan dampak positif di kalangan pengelola BMD berkenaan penilaian aset. “Pengelola yang andal mampu menghasilkan laporan pengelolaan BMD yang berkualitas di lingkungan Pemprov Kaltim kepada opini BPK RI,” ujar Yadi Robyan Noor. Bimtek dilaksanakan selama tiga hari (28-30 Agustus) dan diikuti 31 peserta dari pegawai OPD lingkup Pemprov Kaltim. (yans/sul/es/humasprov)
